Ahli Pengendalian Penyakit Menular dari Universitas Sydney Adam Kamradt-Scott juga menuturkan ada peningkatan risiko bagi turis di Indonesia karena peningkatan perjalanan dari China.
The Sydney Morning Herald
Pada 28 Februari, The Sydney Morning Herald (SMH) memuat artikel berjudul "Morrison questions Indonesia's coronavirus-free status".
Dalam berita itu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mempertanyakan laporan bahwa Indonesia belum menemukan satu pun kasus virus corona hingga akhir Februari.
Namun, Morrison berkata, "Saya tidak bermaksud (tidak sopan). Indonesia memiliki sistem kesehatan yang berbeda dengan Australia.
Dan kami memiliki kapasitas yang berbeda untuk memberikan jaminan tersebut.
Kemudian pada 19 Juni, SMH dalam artikel berjudul "The world's next coronavirus hotspot is emerging next door" menyebutkan Indonesia dapat menjadi hotspot virus corona berikutnya.
Dalam artikel itu, koresponden SMH untuk Asia Tenggara, James Massola, menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami kekalahan dalam perang melawan virus corona (Covid-19) saat negara lain di Asia Tenggara sukses mengurangi jumlah infeksi.
Tulisan itu menyinggung soal kebijakan pemerintah yang melonggarkan pembatasan kendati tren infeksi terus meningkat.
Massola kemudian menyoroti pemerintahan Bali yang pada 18 Juni mengumumkan 66 kasus positif Covid-19, rekor baru harian, tapi malah mulai berpikir membuka daerah untuk turis.
Menurutnya, pemerintah Indonesia buruk dalam menangani pandemi. James kemudian menyinggung soal keterlambatan pemerintah Indonesia hingga menyatakan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret.
Menurut artikel itu pemerintah Indonesia punya dua pilihan, yaitu mengambil langkah lebih tegas untuk menghentikan penyebaran, termasuk meningkatkan tes dan memberlakukan lagi lockdown, atau terus kikuk seiring penambahan korban jiwa.
Bentuk Satgas Khusus
Pada Juli, Jokowi membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Komite ini membagi dua penanganan covid-19 dengan satgas khusus ekonomi dan khusus kesehatan covid-19 yang menggantikan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.
Meski kali ini terbagi dua, Jokowi menyatakan penanganan kesehatan tetap prioritas dan tak boleh mengendur sampai penemuan vaksin.
"Saya ingin tiap posko yang ada baik di BNPB Pusat, daerah, di komite kelihatan sangat sibuk ke sana sini gitu. Jadi aura krisisnya ada," katanya.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres diketahui terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Komite Kebijakan itu diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan jajaran menteri koordinator, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri sebagai wakil ketua.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menjadi ketua pelaksana yang membawahi satgas covid-19 yang dipimpin Doni Monardo dan satgas pemulihan ekonomi nasional oleh Budi Gunadi Sadikin. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Ragam Kritik Media Asing ke Jokowi Tangani Corona"
