POLITIKAL/ID - Partai Gerindra mengkritik keputusan Presiden Jokowi menaikkan kembali tarif BPJS Kesehatan mulai 2021 mendatang. Keputusan itu dinilai kian menyusahkan rakyat yang telah lebih dulu terpukul wabah virus corona (Covid-19).
Kenaikan tarif BPJS Kesehatan berlaku untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri pada 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
"Makin sebal saja rakyat sama dia, sudah susah karena Covid-19 sekarang malah mau diperas," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/5).
Menurut Poyouno kondisi ekonomi keluarga kelas menengah dan bawah sudah ambruk akibat banyak PHK di sektor pekerjaan formal akibat wabah Covid-19.
Selain itu, Poyuono mengingatkan tak sedikit pula usaha kecil menengah yang tutup karena tidak mampu bayar angsuran bank.
"Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikkan. Sungguh enggak pakai otak dan tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosialnya masyarakat," ujar dia.
Poyuono menambahkan Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan terbit pada masa yang tidak tepat. Harusnya, perpres tersebut diterbitkan pada saat keadaan ekonomi dan sosial sudah normal.
