"Itu yang menurut kami sangat prinsipal. Kami merasa apakah kapasitas dari majelis ini legal atau tidak, karena dalam penetapannya tidak ada tanggal dan nomor di dalam putusannya. Sehingga kuat indikasi yang bersangkutan yakin untuk melakukan upaya PK, karena ada koreksi terhadap proses peradilan," bebernya. 

Dengan adanya perbedaan signifikan antara putusan Pengadilan Tinggi yang memvonis 4 tahun penjara dan putusan MA yang menggandakan hukuman menjadi 8 tahun, Tumpak berharap MA akan membuka kembali perkara dan mempertimbangkan putusan yang lebih adil.

M Zohan Wahyudi adalah salah satu dari beberapa terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Solar Cell PLTS Home System pada DPM-PTSP Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2020, yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 53,6 miliar. Pengajuan PK ini diharapkan dapat menjadi langkah korektif dalam proses peradilan yang adil.

(Redaksi)