Kuncoro dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan korupsi yang dilakukan selama periode pandemi COVID-19 juga menjadi pertimbangan memberatkan.

Kuncoro juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 12 bulan.

"Denda Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan," ujar ketua majelis hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6).

Hakim juga membacakan vonis untuk lima terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos tahun 2020-2021 ini. Lima terdakwa itu adalah Budi Susanto selaku Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa dan April Churniawan selaku Vice President Operation and Support PT Bhanda Ghara Reksa.

Kemudian, Ivo Wongkaren selaku Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP). Lalu, Roni Ramdani selaku Tim Penasihat PT PTP dan General Manager PT PTP, serta Richard Cahyanto selaku Direktur PT Envio Global Persada (EGP).

2. Berawal dari OTT Eks Mensos Juliari

Menyambung soal OTT di Kemensos 2020, korupsi bansos beras Presiden ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang menyeret mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Tessa mengatakan petunjuk temuan adanya korupsi beras bansos Presiden lalu ditemukan. Petunjuk itu kemudian diselidiki para penyelidik KPK.

"Penyelidikan melakukan proses terus sekarang prosesnya sekarang di penyelidikan, pengadaan," katanya.

Kasus beras bansos Presiden ini beririsan dengan korupsi beras bansos untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.