POLITIKAL.ID - Pemerintah Pusat  berencana memindahankan enam ribu warga Yogyakarta ke Ibu Kota Negara (IKN),

Hal ini mendaapat respon dari Wakil Ketua DPRD Muhammad Samsun. 

Ia menyebut kebijakan semacam itu tidak dapat diabaikan begitu saja dan memerlukan penyelidikan yang teliti.

Menurutnya, dampaknya terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para pendatang perlu dipertimbangkan dengan serius dalam pelaksanaan rencana transmigrasi ini.
 
"Pemerintah wajib menjamin bahwa para transmigran memiliki jaminan kehidupan selama dua tahun, sehingga mereka bisa mandiri. Kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan rumah tangga perlu dijamin," ujarnya beberapa waktu yang lalu.
 
Diketahui  rencana transmigrasi ini diusung dengan tujuan meningkatkan sektor pertanian.
 
Kendati demikian, Samsun menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Kaltim juga memiliki potensi yang setara dengan SDM dari luar daerah.
 
Ia menegaskan bahwa pengetahuan lokal dan pemahaman tentang kondisi wilayah menjadi keunggulan bagi masyarakat setempat.
 
"Program transmigrasi bukanlah hal yang sederhana. Ini pasti akan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Tetapi, jika ada individu dari luar Kaltim yang ingin bekerja atau mencapai kemandirian di sini, mereka pasti akan diterima dengan baik oleh komunitas lokal," ungkapnya.
 
Samsun percaya pada potensi SDM di Kaltim untuk mengembangkan sektor pertanian.
 
Ia menekankan perlunya memanfaatkan kapasitas SDM secara maksimal dalam menghadapi tantangan ini.
 
Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat.
 
"Di Kaltim memiliki banyak petani dan lahan yang tersedia. Yang diperlukan hanyalah arahan yang tepat dari Badan Otorita untuk mengoptimalkannya," tegasnya. 

(Redaksi)