POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Komisioner KPU Kaltim menyebut partisipasi pemilih se Kaltim lebih tinggi sedikit dibanding pilkada tahun lalu (pilbup) Kaltim.

Terlebih di Kaltim, dengan anggaran APBN dan APBD masing - masing daerah penyelenggara pilkada se Kaltim disokong.

Partisipasi pemilih se Kaltim bervariatif. KPU, parpol dan pemerintah memiliki peran utama agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Pasca pilkada, tenggat waktu penetapan wali kota dan wakil wali kota menunggu putusan resmi pemerintah pusat melalui lembaga hukum dan komisi penyelenggara pemilu.

Saat ini masa gugatan dari paslon masih berjalan secara nasional.

Dikonfirmasi Komisioner KPU Kaltim, divisi data dan informasi, Iffa Rosita (17/12) mengatakan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK selama tiga hari masa kerja pasca hasil pleno.

Ditanya tentang potensi gugatan paslon kontestan pilkada se Kaltim, Iffa mengatakan untuk saat ini belum ada.

"Sejauh ini laporannya tidak ada dari pantauan KPU Kaltim. Mudah - mudahan aman saja dan paslon bisa menerima lah," ungkapnya.