Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. 

Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung parpol yang telah mengusung capres yang menurutnya menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. 

Dia mendorong parpol itu menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Namun dalam sistem presidensial karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa dari Presiden Jokowi. 

Tentu saja ada suatu landasan konstitusional tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," katanya.

"Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapat enaknya, ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif. 

Itu sikap dari PDI Perjuangan," imbuh dia. (*)