POLITIKAL.ID - PDI Perjuangan (PDIP) turut memberikan tanggapannya terkait ide Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus mengatakan, masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.
"Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu," kata Deddy Sitorus dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.
"Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung," lanjutnya.
Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.
Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri," jelasnya.
Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu.
Deddy Sitorus mengatakan PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.
Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.
Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.
"Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan biaya pemilihan kepala daerah di Indonesia masih cukup mahal.
Oleh karenanya ia menyatakan perlunya perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
Oleh karenanya Prabowo melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Hal ini kata Prabowo sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.
(*)
