POLITIKAL.ID - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) gencar berkoorinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kmenedagri) RI , hal ini membahas Impelementasi Revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Implementasi UU ini mengatur beberapa kebijakan baru di pemerintahan desa, Mulai dari penambahan masa jabatan Kepala Desa (Kades), meningkatnya tunjangan, pesangon, hingga penetapan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Beberapa daerah di Indonesia bahkan telah mengimplimentasikan revisi UU Desa ini melalui peraturan pemerintah (PP) maupuan peraturan daerah (Perda). Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri, pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pusat.
“Pada prinsipnya kami mengikuti aturan yang berlaku, kami di daerah akan menyesuaikan. Saat ini masih dalam proses, kita masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait petunjuk teknis (Juknis) dan implementasi,” tegas Kepala DPMD Kukar Arianto, Jumat (31/5).
Salah satu peraturan baru dari UU ini adalah perubahan masa jabatan Kepala Desa (Kades). Yang sebelumnya enam tahun maksimal tiga periode. Kini menjadi delapan tahun maksimal dua periode. Arianto mengatakan implementasi ini perlu penyesuaian di tingkat daerah. Lantaran Kukar memiliki beberapa jabatan Kades yang periodenya akan berakhir di Desember 2025 nanti.
