Wakil rakyat dapil Kukar itu menambahkan, kendati tarif tol ditentukan dari pihak kementrian, namun sebagai wakil rakyat menurutnya pihaknya wajib mengetahui apapun segala kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Kami akan diskusikan bersama, bagaimanapun Pemprov Kaltim punya aset di tol karena ada anggaran yang sudah masuk," tambahnya.

Wakil rakyat dua periode itu juga mengatakan, pihaknya akan membahas bagaiamana opsi kedepan bentuk kemanfaatan tol untuk masyarakat Kaltim.

"Bisa saja nanti dikonversi dalam bentuk tarif atau bagi hasil," ungkapnya.

Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab wakil rakyat untuk mengetahui segala pungutan legal di daerah.

"Pastinya kami mesti tahu pungutan itu," tandasnya. (Redaksi Politikal - 001)