Qodari menganggap Ahok lebih cocok menangani swasta murni, ketimbang menjadi pejabat publik.

Bahkan ketika menjabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok justru berkonfrontasi dengan Direksi.

"Waktu Ahok di Pertamina itu, saya menyarankan Ahok memakai juru bicara. Saya khawatir kalau beliau ngomong ke media nanti kebablasan dan kontroversial. Ternyata sempat muncul juga, misalnya dia mengatakan Direksi Pertamina kerjaannya menjilat Menteri aja, bagaimana Komisaris kok konfrontasi dengan Direksi?" ungkap Qodari.

Berikutnya, ulah kontroversi Ahok yang lain yaitu menyebut bantuan sosial (bansos) seperti sistem dalam kerajaan.

Qodari membantah pernyataan Ahok tersebut.

"Bansos itu sudah melalui proses persetujuan DPR. Ini kan jelas ngawur Ahok ini. Kalau raja gak ada persetujuan DPR. Bansos ini melalui proses ketatanegaraan. Saya yakin yang dengar Ahok ngomong bansos seperti sistem kerajaan, pasti marah," kata dia.

Diketahui Ahok sempat menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Qodari tidak sependapat dengan Ahok yang menganggap Kalimantan Tengah lebih cocok jadi IKN ketimbang Kalimantan Timur.

"Gak ngerti lagi pak Ahok, gak semudah itu pak Ahok," ujar Qodari.

Ia tak menampik bahwa wacana pemindahan IKN itu ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Namun menurut Qodari, pemilihan Kalimantan Timur sebagai tempat IKN sangat tepat lantaran secara infrastruktur pendukung lebih maju ketimbang Kalimantan Tengah.

Qodari lantas meminta Ahok tak perlu membantah pernyatannya, sebab ia berasal dari Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

"Kenapa Kalimantan Timur harus dihitung? karena Kalimantan Tengah itu secara infrastrukturnya sangat-sangat ketinggalan. Sekarang saja dipindahkan ke Kalimantan Timur yang sudah memiliki infrastruktur pendukung bagus, angka yang dibutuhkan untuk membangun IKN itu besar, apalagi kalau dipindahkan ke Kalimantan Tengah," ucap Qodari.