POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Sambil gebrak meja, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltim, Andi Haharap tetap pilih paksakan untuk proses pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud. Dalam penjelasan mengenai proses pergantian Ketua DPRD Kaltim itu, ia terlihat awak media lakukan gebrak meja. Mengklaim berbekal surat dari Mahkamah Partai Golkar pada 31 Agustus 2021, Fraksi Golkar DPRD Kaltim memastikan proses pergantian Ketua DPRD Kaltim akan terus berlanjut. Hal itu ditegaskan Andi Harahap, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim. Andi Harahap mengaku pihaknya saat ini menunggu pimpinan dewan memasukan proses pergantian ketua dewan ke jadwal badan musyawarah. “Tergantung unsur pimpinan, kapan diberikan jadwal untuk bamus,” kata Andi Harahap, Senin (6/9/2021). Andi menegaskan proses pergantian akan terus berlanjut usai keluarnya surat dari Mahkamah Partai Golkar. “Sebenarnya ini gak ada persoalan. Ini kan persoalan Makmur, Ketua saja. Seyogyanya kita di lembaga menjalankan saja,” dengan nada meninggi. Ia mengakui, lambannya proses pergantian dewan telah menjadi catatan kurang baik dari partai bagi dirinya selaku Ketua Fraksi Golkar. “Saya sebagai ketua fraksi jadi catatan juga dari partai. Harusnya Makmur legowo saja. Laksanakan saja di lembaga ini. Kalau dia mau cekal nanti di gubernur dan mendagri masih ada,” jelasnya. Dikonfirmasi terkait sidang mahkamah partai yang belum berlangsung, Andi menegaskan hal itu bukan alasan menunda proses pergantian pimpinan dewan. Bahkan jika nantinya, mahkamah partai membatalkan surat persetujuan DPP, maka Makmur HAPK dapat kembali menempati posisi ketua dewan. “Kalau nanti keputusan Mahkamah partai mengatakan batal kembali lagi dia (Makmur HAPK),” tegasnya. Langkah terdekat, Fraksi Golkar akan memperjuangkan proses pergantian Ketua DPRD Kaltim, pada sidang paripurna yang rencananya digelar Rabu (8/9/2021) besok lusa. Bahkan jika akhirnya Ketua Makmur tidak menyatakan diri ikut dalam pembahasan, Andi menyatakan fraksi akan memaksa usulannya. “Paripurna Rabu besok mau paripurna akan dibahas. Kalau Makmur tidak mau ikut pembahasan, kita secara paksa aja. Fraksi yang usulkan,” pungkasnya dengan nada tinggi. (*)