POLITIKAL.ID - Belakangan ini, Pemerintah membuat masyarakat bingung dengan berbagai kebijakan dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Pasalnya, pemerintah beberapa kali meralat informasi kebijakan yang sudah disampaikan sebelumnya. Mulai dari pelarangan operasional bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) serta yang terakhir soal larangan mudik.

Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas terhadap anak buah dan para pembantunya di Kabinet sehingga, tidak menimbulkan kesimpangsiuram informasi di publik.

“Koordinasi pemerintah buruk dalam penanganan COVID-19 sampai saat ini. Baik antar kementerian ataupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan saat dihubungi, Jumat (3/4/2020).

Irwan melihat kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat soal langkah pemerintah terkait penanganan Corona. Bahkan, legislastor asal Kalimantan Timur ini melihat pemerintah pusat pun hampir kehilangan kepercayaan dari pemerintah daerah karena lambannya penanganan.

“Banyak pemerintah daerah yang membangkang keputusan pemerintah pusat terkait karantina wilayah,” ujarnya.