"Kita masih di lereng, tapi kita sudah percaya diri merelaksasi transportasi yang mana transportasi ini bukti penyebaran di luar Pulau Jawa bukti longgarnya transportasi ini," imbuh Irwan.

Sebelumnya, Budi mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona pada 7 Mei 2020.

Relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan," ujar Budi Karya dalam video conference, Rabu (6/5).

Menurutnya, keputusan ini diambil agar perekonomian nasional tetap berjalan. Salah satunya untuk anggota DPR.

"Jadi rekan DPR boleh kembali ke daerah pemilihan. Tetapi untuk bekerja. Bukan untuk mudik. Kami pun boleh untuk tugas negara. Jika untuk tugas berhak melakukan movement," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Demokrat: Jokowi Pidato Larang Mudik, Berubah di Lapangan"