POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang tawaran jabatan pada Purnomo sebagai kompensasi dari Jokowi.

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan kepada Achmad Purnomo sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai pelanggaran etika.

Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang juga calon wali kota yang rekomendasinya dialihkan ke putra Presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan Pilkada dan politik lokal Surakarta.

Bahkan, Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya (PDIP) kepada putra Presiden Gibran Rakabumingraka.

Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam mengatakan, cara-cara seperti itu cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berbasis nepotisme atau kepentingan sanak-famili mereka yang sedang berkuasa.

”Melakukan deal-deal politik praktis di Istana untuk kepentingan anaknya, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jelas itu tidak patut dilakukan seorang Presiden,” ujar Khoirul Umam, Minggu (19/7/2020).

Tawaran jabatan itu, menurut Khoirul Umam, mengandung makna bahwa Presiden berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperlancar kepentingan pribadi anak dan keluarganya.

"Dilihat dari berbagai sudut pandang, cara-cara berpolitik yang kasar dan vulgar ini tentu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan," katanya.