Dikatakan Khoirul Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), kekuasaan memang mudah melenakan orang.

"Dulu bangga menyatakan anak dan keluarganya tidak tertarik dengan kekuasaan. Namun setelah angin berganti dan ambisi mencuat, justru kekuasaan negara yang ada ditangan berusaha dimanfaatkan untuk menyukseskan ambisi keluarga sendiri," tuturnya.

Hal semacam ini, kata Khoirul Umam, berpotensi kontraproduktif terhadap persepsi publik pada Presiden Jokowi.

"Baik anak dan menantunya menang atau kalah pada Pilkada 9 Desember mendatang, tetap menjadi preseden yang tidak sehat bagi demokrasi,” katanya.

Umam mengatakan, seharusnya Presiden paham dan memberikan pemahaman kepada keluarganya untuk menahan diri.

"Lebih patut mereka berkompetisi setelah Jokowi purnatugas dari kekuasaan tertinggi sebagai presiden negeri ini. Jadi, watak Jokowi yang dilihat masyarakat selama ini, sepertinya berubah drastis. Masyarakat harus mengingatkan,” katanya.

Sebab, jika masyarakat tidak atau bahkan “tidak bisa” memberikan koreksi terhadap sikap presiden tersebut, itu pertanda tegas kemunduran demokrasi negeri ini.

"Jika cara-cara yang melanggar etika ini dianggap biasa dilakukan oleh seorang presiden maka siapa yang bisa menjamin bahwa lembaga dan institusi negara yang punya kekuatan solid dan masif di bawah kendali presiden mampu bersikap netral dan independen pada kompetisi Pilkada mendatang?" katanya.