POLITIKAL.ID - Pada Jumat (5/4/2024) pada Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam sidang lanjutan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Sri Mulyani membeberkan belanja bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi biang keributan dan perdebatan panjang ketika pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sri Mulyani awalnya menjelaskan kronologi penyusunan dan penetapan APBN dalam sidang MK. Dia juga bilang proses penyusunan APBN sudah disetujui antara pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna dan dilanjutkan dengan penetapan UU APBN dengan waktu paling lambat sebulan setelahnya.
"APBN yang sahat kredibel dan berkelanjutan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem domokrasi yang terbuka. APBN juga jadi sistem check and balance untuk melihat hasil kerja pemerintah," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan menjaga APBN dengan tata kelola yang baik serta profesional. Katanya hal ini tidak bisa ditawar.
"APBN kan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik secara mana dengan intergritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan," ucapnya.
Sri Mulyani pun akhirnya menutup dengan ucapan Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur Negeri Adil Makmur Sejahtera. Ucapan Sri Mulyani ini akhirnya direspons peserta sidang MK dengan menjawab Amin.\
"APBN alat penting semua generasi bangsa baik generasi hari ini maupun yang akan datang dalam mencapai cita-cita bersama yaitu terwujud Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur Negeri Adil Makmur Sejahtera," tutup Sri Mulyani.
"Amin," respons peserta sidang MK.
(Redaksi)
