POLITIKAL.ID - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyerukan pentingnya penyusunan database pertanian di seluruh wilayah Kaltim sebagai dasar untuk menyusun blueprint ketahanan pangan, khususnya dalam mendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita tidak punya data riil terkait pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya, tingkat kesuburan tanahnya, dan tanaman yang cocok dikembangkan. Ini harus menjadi prioritas,” ujar Nanda, politisi dari PDI-Perjuangan.

Menurut Nanda, data pertanian yang akurat menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar, seperti Pulau Jawa dan Sulawesi.

Saat ini, baru tiga daerah di Kaltim yang dikenal sebagai lumbung pangan, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara.

“Daerah lain sebenarnya punya potensi yang sama untuk menjadi lumbung pangan, tapi kita harus melakukan mapping dari hulu ke hilir,” jelasnya.

Meski luas wilayah Kaltim memberikan peluang besar untuk swasembada pangan, tantangan seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan atau tambang telah menyebabkan penurunan produksi padi.

Pertumbuhan penduduk yang pesat, ditambah dengan kebutuhan pangan yang meningkat akibat kehadiran IKN, semakin menuntut solusi jangka panjang.

“Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kita harus memastikan Kaltim tidak hanya bergantung pada sektor Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan,” tegas Nanda.

Sebagai salah satu solusi, Nanda mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim.

Konsep ini dapat menjadi andalan dalam mengoptimalkan produksi pangan di tengah tantangan yang ada.

Selain itu, Nanda menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan.

Dukungan terhadap petani, seperti akses ke teknologi pertanian modern, subsidi pupuk, dan pelatihan, harus menjadi bagian integral dari program ketahanan pangan.

Dengan adanya database yang komprehensif dan strategi pengelolaan pangan yang terintegrasi, Nanda berharap Kaltim dapat menjadi provinsi yang tidak hanya dikenal sebagai penghasil SDA, tetapi juga sebagai model swasembada pangan yang mendukung kebutuhan penduduk lokal maupun kawasan IKN.

“Kita punya potensi besar. Tinggal bagaimana pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadikan ini sebagai prioritas bersama,” tutupnya. (adv/dprdkaltim)