"Setiap tahun akan kita akan tingkatkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan juga sebentar akan kita sampaikan Perwalinya. Karena selama ini tidak pernah dilaporkan di Kota Samarinda adanya Perwali KKD pembentukan (kemampuan keuangan daerah) yang itu merupakan kewajiban dari undang-undang," imbuhnya.

AH biasa Andi Harun disapa juga menjelaskan, jika pihaknya mengajak seluruh Anggota DPRD Samarinda untuk sama-sama mengetahui jika peruntukan kemampuan keuangan daerah dilaksanakan harus secara objektif yang berdasarkan perhitungan secara sistematis.

"Kita saat ini sudah tahap final menyusun kriteria penerimaan tunjangan. Mungkin kita akan menerima kritikan, tapi saya sampaikan tidak apa-apa, yang pada akhirnya kawan-kawan guru menerima tunjangan," terangnya.

Ditambahnya, semua untuk menjaga agar suatu hari pemberi dan penerima tidak berpotensi akan beresiko hukum.

"Jika kreteria telah selesai, maka semua dengan upaya hati-hati akan selesai dan tehindar dari potensi hukum. Saat ini kami sedang memikirkan menaikkan tunjangan TPP guru pada tahun 2023," tutupnya. (*)