POLITIKAL.ID, SAMARINDA ��� Warga dan LKBH Permahi menyebut sebanyak 21 laporan polisi yang dilaporkan masyarakat ke Polresta Samarinda dibuat gantung.

Padahal laporan tersebut ada yang sudah dilayangkan sejak 2017 atau 3 tahun lalu.

Atas persoalan tersebut, mereka membuat surat terbuka kepada Polri RI, Polda Kaltim dan Polresta Samarinda meminta kepastian hukum atas semua laporan tersebut.

���Laporan masyarakat jangan dibikin gantung. Kami sudah kirim surat terbuka kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres meminta kepastian hukum,��� tegas Sekretaris LKBH Permahi, Abdul Rahim saat memberi keterangan pers di Caf�� Mawar, Senin (7/9/2020).

Rahim menyebut sebelumnya para pelapor sudah menerima SP2HP. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa laporan-laporan warga hendak dihentikan karena tak memenuhi alat bukti.

���Makanya kami ingin tanyakan sekaligus meminta kejelasan apakah SP2HP tersebut mewakili institusi Polresta Samarinda atau oknum,��� tanya Rahim.