POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Perbaikan tata kelola anggaran termasuk isu strategis yang digaungkan Andi Harun.

Calon wali kota Samainda nomor urut 2 ini mengaku sangat menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan anggaran. 

Kata anggota DPRD Kaltim 4 periode ini, kesalahan dalam pengelolan anggaran membuat kelompok guru honorer kerap menjadi korban.

Seperti keterlambatan pencairan insentif yang harusnya diterima ribuan guru honor di Samarinda. 

AH, sapaan akrabnya mengaku heran masalah keterlambatan pencairan insentif guru honorer di Samarinda kerap berulang.

Padahal dalam proses penganggaran, alokasi insentif guru honor termasuk prioritas. 

“Kami tidak ingin insentif guru honor tersendat lagi.

Sudah besarannya tidak seberapa, eh tersendat juga.

Sikap ini menunjukkan pemerintah yang tidak berpihak ke profesi guru honorer,” ungkapnya.

Seperti diberitakan beberapa hari terakhir, insentif guru honorer di Samarinda sempat mandek.

Meski akhirnya cair, namun keterlambatan itu membuat ribuan guru non PNS tersebut dibuat panik.  

Anggaran Bosda dan insentif honorer memang sempat tertunda.

Lantaran Pemkot Samarinda harus merefocusing seluruh pembiayaan untuk menangani wabah Covid-19. Termasuk anggaran untuk Bosda dan insentif daerah.

Namun setelah pengesahan APBD Perubahan, penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 dikembalikan ke batang tubuh APBD.

Sehingga peruntukannya pun bisa digunakan kembali sesuai dengan peruntukan awal.

Dilansir dari Samarinda Pos, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan SD-SMP Dinas Pendidikan Samarinda, Barlin Kesuma membenarkan bahwa dana insentif juga sudah transfer bersamaan dengan dana Bosda yang juga sempat tertunda sebelumnya.

"Informasi dari keuangan memang sudah ditransfer," jelasnya.

Menyikapi hal ini, AH berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran guru honorer merupakan bukti jika ada yang harus diperbaiki dalam sistem tata kelola anggaran. 

“Terlepas saat ini sebagian anggaran difokuskan untuk menangani pandemic,” ungkapnya. (*)