Diketahui, kasus dugaan korupsi berasal dari APBD Bontang 2014 yang dialokasikan untuk meningkatkan performa Perusda Bontang sebagai tambang Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang. Namun sangat disayangkan, kembali Nazar menyebut, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut kata dia, diharapkan Kajati memeriksa para anggota legislatif yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Perusda PT AUJ Bontang.

Hal itu menurutnya tidak mungkin DPA bermain sendiri, bahkan korupsi ini melibatkan pejabat lain.Bahkan Gempur menyebut Kejati Kaltim adem ayem. Kejati harus mengusut pejabat Pemkot dan DPRD Kota Bontang yang diduga berkolusi memberikan tambahan modal Perusda PT AUJ Bontang," tambah Nazar didampingi rekan Komite Aksi lainnya.

Tanggapan Kasi Penerangan Hukum (Humas) Kejati Kaltim, M Faried menanggapi dengan baik aksi unjukrasa yang dilakukan Gempur.

Faried sapaannya itu membenarkan status Direktur PT AUJ Kota Bontang, DPA sebagai tersangka. Bahkan Faried menyebut, keterangannya telah diambil siapa - siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Namun ia tak menyebut secara detai siapa saja yang terlibat melakukan dugaan kasus korupsi tersebut. Hal ini kata dia lagi berkaitan dengan kerahasian penyeledikan."Ada 15 orang yang sudah kami periksa sebagai saksi termasuk dari kalangan eksekutif dab legialatif," tutur Faried.

Faried juga menambahkan, Kejati Kaltim melalui pidana khusus (Pidsus) tengah bekerja untuk membuka tabir dugaan korupsi berjamaah itu."Kami sedang bekerja, kami tidak tidur," tegasnya memberikan penegasan untuk meneruskan Rekomendasi BPK P terkait dugaan korupsi. (Redaksi Politikal.id)