“Bukan kita ingin memutar arah jarum jam kembali ke isu-isu yang lama, bukan. Tetapi demi efektivitas dari pilkada dalam rangka penguatan demokrasi kita, dan selaras dengan pembangunan kita termasuk dalam hal ekonomi,” katanya.

Dirinya menekankan, Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga independen tersebut. Muatan yang dimaksud, baik berupa metodologi, variabel yang digunakan, maupun fokus aspek kajian (ekonomi, politik, sosial, maupun dampaknya).

Kemendagri, lanjut Kastorius, menyerahkan kajian itu kepada masing-masing lembaga litbang. Secara fungsi, Kemendagri hanya berperan sebagai pendukung anggaran agar penelitian ini berlangsung maksimal. Sementara itu, berbagai lembaga litbang yang hadir mengapresiasi ihwal langkah kerja sama tersebut. Mereka berharap kajian evaluasi ini benar-benar dilakukan secara indepen.

Di sisi lain, lembaga litbang juga menyampaikan sejumlah isu penting menyangkut pilkada. Seperti yang disebutkan peneliti Puskapol UI, Aditya soal isu yang dinilainya menarik yakni, mengupas dampak jalannya pilkada terhadap tata kelola pemerintahan, apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Isu lainnya seperti otonomi khusus juga turut disoroti.

“Kami ingin memfokuskan soal dampak,” katanya.

Direktur CSIS Philips J Vermonte, menyebutkan beberapa kondisi yang perlu dipersiapkan, jika orientasi dari kajian hendak membenahi regulasi. Di sisi lain, secara substansi mengevaluasi pilkada tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga perlu melihat berbagai faktor yang turut memengaruhi. Karenanya, CSIS akan berusaha mengevaluasi jalannya Pilkada secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi maupun politik.

Secara keseluruhan, pertemuan tersebut berlangsung penuh dengan berbagai tanggapan. Baik dari Kemendagri maupun lembaga litbang yang hadir, keduanya menyampaikan argumen terkait langkah apa saja yang perlu dilakukan. Selain itu, para lembaga litbang juga diimbau agar segera menyusun berbagai tahapan yang perlu dipenuhi, seperti mengajukan proposal penelitian. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "BPP Kemendagri Godok Kolaborasi Kajian Evaluasi Pilkada"