Sebagai menantu Soeharto, Prabowo dianggap mendapatkan keistimewaan hingga berhasil menyabet jabatan penting di tubuh ABRI.

Prabowo moncer sebagai komandan korps baret merah yang kemudian mengantarkannya menduduki kursi Pangkostrad kala itu.

Namun semuanya berubah ketika memasuki masa krisis dan persiapan reformasi.

Kritikan tajam mulai berdatangan dari tokoh politik, maupun para akademisi untuk Soeharto.

Bahkan kritikan tajam juga datang dari ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo yang menganggap politik ekonomi yang dijalankan Soeharto telah kebablasan.

Tokoh-tokoh nasional seperti Jenderal Besar AH Nasution, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, hingga eks Kapolri Hoegeng Iman Santoso muncul dengan petisi 50.

Mereka menyuarakan keras kritik terhadap Soeharto.

Tokoh-tokoh di atas bahkan dicurigai kerap berdiskusi di kediaman Sumitro Djojohadikusumo.

Prabowo juga dianggap snagat dekat dengan para pengkritik Soeharto tersebut.

Baik secara terang-terangan maupun diam-diam, Prabowo kerap berkomunikasi dengan mereka.

Aksi Prabowo itu tercium oleh para loyalis Soeharto di era 1998, sehingga memunculkan spekulasi bahwa Pangkostrad telah mengkhianati Soeharto.

Isu pengkhianatan Prabowo terhadap Soeharto semakin terlihat saat kerusuhan Mei 1998.

Prabowo Subianto dituding membiarkan para mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR.

Saat itu Prabowo beralasan tidak bisa mencegah kerusuhan itu terjadi.