"Ini pengganti 2 program sebelumnya karena di beberapa daerah tidak bisa direalisasikan dengan baik. Kenapa? Ternyata tidak ada guiden alur bagaimana cara membentuk desa anti politik uang dan tidak tau bagaimana agar forum warga bekerja di tingkatan masyarakat," tambah Galeh.

Roadmap Pencegahan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemilu dan turut serta mensosialisasikan peraturan kepemiluan.

"Terciptanya pengawasan partisipasif masyarakat, terciptanya forum warga yang membahas isu kepemiluan, serra terciptanya desa anti politik uang, hoax, dan sara. Itu diantaranya tujuan Roadmap pencegahan ini," jelas Galeh.

Lebih jauh Galeh menegaskan, Bawaslu di daerah lebih aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

"Dalam roadmap ini kami mengharapkan teman-teman mengkolaborasikan program kita dengan pemerintah setempat. Itu harapan kami untuk bisa menggerakkan roadmap pencegahan Bawaslu Kalimantan Timur," ujarnya. 

(redaksi)