"Harus juga dievaluasi bahwa Kaltim banyak kendaraan dengan nomor polisi dari luar daerah. Dengan adanya penambahan jumlah ini tidak bisa digunakan untuk penambahan kuota BBM," paparnya.
Untuk itu, M. Udin mendorong Pemprov Kaltim dan Pertaminan untuk membuat regulasi yang melarang kendaraan berplat dari luar daerah agar tidak dilayani mengisi BBM di SPBU dalam daerah Kaltim.
"Saya mendorong regulasi bagaimana kita mengupayakan kendaraan yang bernomor polisi di luar Kaltim tidak bisa membeli BBM di SPBU di Kaltim," sebutnya.
Dikarenakan kendaran-kendaraan tersebut tidak menyumbang pajak untuk Membangun Kaltim.
"Karena kendaraan itu tidak membayar pajak di Kaltim, juga memberikan sumbangsih merusak jalan Kaltim," tegasnya. (advetorial)
