POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengusulkan agar dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan jalan tidak dipangkas. Hal itu Makmur sampaikan ke DPR RI saat mengikuti konferensi video belum lama ini.
“Khusus Kaltim harus ada pengecualian.
Terutama DAK untuk pembangunan jalan, itu harus tetap berjalan,” kata
Makmur, saat dihubungi via
telepon, Sabtu (11/4/2020).
Infrastuktur jalan di Kaltim, kata Makmur,
masih tertinggal dari sejumlah daerah lain. Sehingga pembangunan jalan harus
dilanjutkan.
“Karena itu kebutuhan masyarakat. Agar
perekonomian tetap berjalan,” kata Makmur.
Selain itu, Makmur
juga meminta agar alokasi anggaran bidang kesehatan yang
saat ini 10 persen dari sumber anggaran, dinaikkan menjadi 20 persen. Sama
dengan jumlah alokasi anggaran untuk bidang pendidikan.
“Kita belajar dari pengalaman hari ini.
Kesehatan itu sangat penting. Jika tidak sehat, pendidikan tidak bisa
jalan,” kata Makmur HAPK.
Usulan tersebut Makmur HAPK sampaikan saat
mengikuti rapat antara DPR RI dengan Forkominda Kaltim, melalui konferensi
video, Kamis kemarin (9/4/2020).
Usulan ketiga, Makmur menyampaikan tentang
adanya permintaan penambahan tim medis di sejumlah daerah di Kaltim.
Situasi tersebut, kata Makmur, menandakan
Kaltim kekurangan tim medis.
“Apalagi Kaltim wilayahnya sangat luas
ya. Sarana dan pra sarana, serta alat kesehatan kita juga masih kurang,”
lanjut dia.
Sehingga, Makmur mengusulkan agar ada peta
pelayanan kesehatan masyarakat. Di mana pada peta tersebut, dapat diketahui
rasio jumlah tim medis, infrastruktur kesehatan, dengan jumlah masyarakat yang
membutuhkan pelayanan.
“Agar kita mengetahui daerah mana yang
kekurangan pusat pelayanan kesehatan, kampung-kampung yang berdekatan bisa
dibangunkan satu pusat pelayanan kesehatan,” jelas Makmur.
Rapat bersama DPR RI tersebut, selain dihadiri
Makmur HAPK selaku ketua DPRD Kaltim, juga dihadiri seluruh pimpinan Forkominda
Kaltim. (Redaksi Politikal-003)
