POLITIKAL.ID - Dalam pengarahannya di depan para calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan kekesalannya terkait pemaksaan anak atau kerabatnya dimajukan dalam pilkada atau pemilu.

"Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh, saya. Lah iya toh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana, yo," kata Megawati di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Pernyataan keras Megawati tersebut, kata pengamat sosial politik Rudi S Kamri, adalah yang pertama kali dilontarkan secara terbuka, sehingga menjadi tamparan keras bagi petinggi dan tokoh senior PDIP yang selama ini melakukan praktik nepotisme dalam pilkada atau pemilu.

"Namun bisa dimaknai bahwa ada keinginan kuat dari Megawati agar PDIP menjadi partai modern yang berbasis kader, bukan berdasarkan nepotisme. Untuk jangka panjang keinginan Megawati tersebut akan membuat PDIP menjadi partai yang sehat," ujar Rudi S Kamri di Jakarta, Minggu (22/2/2020).

Keinginan Megawati saat ini diakui Rudi bertabrakan dengan upaya dari beberapa tokoh senior PDIP yang berkepentingan memajukan kerabat terdekatnya untuk menfaatkan kendaraan partai demi mendapatkan kekuasaan.

"Sebagai contoh dalam Pilkada 2020 yang akan segera berlangsung, ada beberapa tokoh senior PDIP yang memaksakan anaknya maju. Di Kota Blitar, Jawa Timur, misalnya, anak dari mantan Walikota Blitar yang tengah terjerat kasus korupsi dipaksakan maju dalam Pilkada 2020," jelasnya.

Pun, lanjut Rudi, di Kabupaten Kediri, Jatim pula, tokoh senior PDIP Pramono Anung, yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet, juga memaksakan anak sulungnya, Hanindhito Himawan Pramana atau akrab dipanggil Dhito, maju sebagai calon Bupati Kediri pada Pilkada 2020.

"Padahal Ditho belum genap berumur 28 tahun dan sama sekali tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan," cetus pria berkumis ini.