"Padahal lazimnya partai modern, survei senantiasa digunakan untuk mengetes elektabilitas atau tingkat keterpilihan kandidat," sambung Rudi.

Menurut Rudi, di Kediri sampai detik ini belum pernah dilakukan survei terhadap Dhito untuk mendeteksi dukungan rakyat terhadap calon pemimpin di daerah itu. "Namun ada nuansa paksaan dari Pramono Anung untuk memajukan anaknya sebagai calon bupati," sesalnya.

Menjadi pertanyaan Rudi, apakah Pramono Anung dan tokoh senior PDIP lainnya tetap pada pendiriannya untuk memajukan anaknya pada Pilkada 2020?

"Kalau benar terjadi, bukankah ini merupakan pembangkangan atau insubordinasi terhadap perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Ini ujian serius bagi kredibilitas PDIP untuk membersihkan nama besarnya agar terbebas dari citra partai yang nepotis. Di samping itu, juga ujian bagi marwah dan kehormatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, apakah masih punya pengaruh kuat atau sudah mulai digergaji oleh pengurus di bawahnya," papar dia.

Kalau praktik nepotisme di PDIP ini dibiarkan berkembang liar, masih kata Rudi, sudah pasti akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, dan hal ini sangat merugikan citra partai pemenang Pemilu 2019 ini.

"Para petinggi partai seharusnya berpikir jangka panjang untuk kebaikan partainya, bukan memaksakan kehendak yang kontraproduktif terhadap langkah partai di masa yang akan datang. Kalau instruksi Ketua Umum PDIP tak ditaati, bagaimana mungkin PDIP bisa menjaga soliditasnya? Dalam kaitan ini publik berharap Megawati konsisten dengan ucapannya," tandas Rudi. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Pengamat Nilai Megawati Ingin PDIP Jadi Partai Berbasis Kader"