POLITIKAL.ID - Soal kenaikan haji menimbulkan beberapa kritikan salah satunya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur 

Kepada awak media, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono tegas sampaikan penolakan kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI beberapa hari lalu itu. 

Nidya Listiyono sampaikan, pemerintah seharusnya bisa mencari opsi lain daripada harus menaikkan biaya haji. 

"Pemerintah ada wacana kenaikan ini. Harusnya bisa menyinkronkan biaya,” katanya Rabu (25/1/2023). 

Untuk wacana kenaikan-kenaikan biaya haji, dia meminta pemerintah harus terbuka. Mulai detail kenaikannya hingga apa saja variabel biayanya.

Menurutnya, pemerintah pusat harus terbuka dan transparan mengenai kenaikan dana haji ini. Tiyo menyebut, ini bukan perkara dinaikkan atau diturunkan tapi menyesuaikan harga yang saat ini berlaku.