POLITIKAL.ID - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pengenaan sanksi oleh Pemprov DKI Jakarta kepads cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada kasus bagi-bagi susu di area car free day (CFD) Sudirman-Thamrin.

Menurut Rio, Bawaslu semestinya berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu yang menetapkan Gibran tak melanggar ketentuan pemilu, melainkan pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

"Bawaslu sebaiknya berintegrasi dengan Pemda untuk segera menjatuhkan keputusannya karena dalam masa kampanye seperti ini, rasanya leading sektornya ada di Bawaslu," kata Rio dalam keterangannya, Jumat, 5 Januari.

Rio mencontohkan posisi Bawaslu dalam penanganan pelaporan. Ketika ada laporan perusakan alat peraga kampanye APK ke kepolisian, maka pihak kepolisian menyerahkan laporan tersebut ke Bawaslu.

"Untuk penelusuran kasus seperti ini Bawaslu baiknya bersifat independen dan tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan pihak manapun, sehingga dapat melahirkan kepercayaan publik dalam melaksanakan tugas pengawasannya," jelasnya.

Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang membagi-bagi susu di area CFD Sudirman-Thamrin tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Namun, Gibran dinyatakan melanggar aturan lainnya yakni Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Lalu, apa sanksi yang bisa dikenakan kepada Gibran yang membagikan salah satu produk kampanyenya di CFD tersebut?