"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut. Tetapi kami menyakini komitmen Presiden Jokowi, karena beliau sebagai pemimpin rakyat yang muncul dari bawah, orientasi Pak Jokowi berbeda dengan (pemimpin) yang lain dalam menjalankan perintah konstitusi itu," tambahnya.

Ketika ditanya soal adanya rencana aksi massa seperti Gejayan Memanggil, Hasto menegaskan lagi bahwa ada komitmen dialog dari PDIP. Termasuk dengan berbagai konfederasi buruh. PDIP bahkan akan membentuk tim khusus yang menangani isu RUU ini termasuk menyerap aspirasi yang ada.

Diingatkan Hasto, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang aspiratif, mendahulukan dialog. Sehingga hal ini seharusnya menjadi landasan bagi semua pihak jika ingin bersama-sama menciptakan desain penciptaan lapangan kerja sebagai perintah konstitusi.

"Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Soal Omnibus Law, PDIP Minta Semua Pihak Kedepankan Dialog"