POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Kebijakan lockdown di Kaltim terlebih kota Samarinda ditolak pengusaha perhotelan Samarinda.
Dalam merumuskan kebijakan melalui Instruksi gubernur itu, tak menimbang sektor pariwisata yang memiliki standar ketat protokol kesehatan (prokes).
Sertifikasi aman dari Kemenpar RI tak dipandang sebagai suatu bukti yang kuat dan sebenarnya bisa bersinergi.
Sudah jelas aturan yang bernaung di Kemenparekraf, yang mengatur tentang CHSE.
CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).
“Itu investasi yang luar biasa, tujuanya untuk memproteksi. Kita sudah mengikuti prokes sesuai dengan arahan CHSE dan itu sudah ada auditnya,” ujar GM Mercure, Budi Wahjono, Rabu (10/2/2021).
Audit itu sudah ada dikeluarkan setelah syarat CHSE itu diterapkan di tempat-tempat wisata. Kalau auditnya tidak bagus maka sertifikat tak akan keluar.
“Kami terus ikuti aturan, di luar dari aturan internal, kami justru lebih ketat,” imbuhnya.
Dengan begitu seyogyanya, Pemerintah daerah ini mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan, mematuhi protokol kesehatan maka harus mematuhi CHSE.
“Sekarang kita patuhi itu, tetapi keluar lagi aturan seolah – olah, aturan itu tidak berguna, artinya yang telah dikontrol setiap hari itu tidak berguna,” bebernya.
Kepala daerah memberlakukan untuk semua, padahal menurutnya terdapat hotel dengan aturan jelas. Semua masuk dengan prokes tetapi dengan aturan itu disebutnya seolah CHSE tidak berlaku.
“Harusnya aturannya seimbang, seyogyanya pemerintah daerah mengeluarkan aturan dan harus melihat aturan pusat juga,” pungkasnya. (001)
