POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam mencari solusi penanganan banjir.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi hingga pusat untuk mengatasi banjir di daerah.
Andi Harun menilai konsolidasi lintas sektor sangat mendesak agar penanganan banjir tidak bersifat parsial.
“Butuh keterlibatan pimpinan tertinggi untuk memberi arah yang jelas harapannya dengan arahan itu kegiatan di lapangan bisa berjalan lebih cepat dan optimal,” ujar Andi Harun.
Meski menanti konsolidasi Pemkot tetap bergerak proyek-proyek pengendalian banjir tetap dilanjutkan, termasuk pembenahan sungai-sungai yang selama ini tertutup oleh permukiman padat.
Namun, Ia mengatakan tantangan sosial menjadi hambatan besar dalam eksekusi teknis di lapangan.
“Menangani dampak sosial itu jauh lebih berat dari sisi teknis. Misalnya, hampir 100 persen Sungai Loa Lalang sudah dipadati permukiman kalau kita tidak mulai bergerak kita akan terus terjebak pada masalah yang sama,” tegasnya.
Andi Harun juga mengungkapkan peran sektor hulu khususnya aktivitas tambang dan perkebunan di wilayah perbatasan Samarinda yang dinilai berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
Ia berharap ada pengecualian pemberian izin di kawasan penyangga (buffer zone) dan pengawasan yang lebih ketat dari provinsi.
“Kami tidak ingin menyalahkan siapa pun tapi pengelolaan air akibat pengupasan lahan harus jadi tanggung jawab tambang kalau hulunya tidak ditangani, kita hanya memindahkan masalah,” tuturnya.
Ia mengungkapkan Pemkot tak menolak kegiatan ekonomi, tetapi perlu ada paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan agar ekonomi dan kelestarian dapat berjalan seimbang.
“Kalau kita bisa duduk bersama insyaallah solusi banjir bisa kita urai satu per satu,” pungkasnya.
(tim redaksi)
