Karding menilai, KAMI bertujuan untuk membentuk barisan oposisi pemerintah.

Menurutnya, gerakan KAMI seharusnya melakukan kritik yang dibangun dengan konkret.

"Itu yang lebih penting adalah bagaimana di era pandemi ini kita semua bergotong royong, bahu membahu, ikut menyelesaikan masalah yang ada termasuk penderitaan masyarakat yang terjadi, karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan," ujar Karding.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai KAMI yang memelihara semangat 212 berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kalau akhirnya itu hanya ingin terus membangkitkan semangat 212, yang berlandaskan politik identitas, itu justru bukan menyatukan bangsa, justru akhirnya memecah bangsa dengan terus membuat perbedaan di antara warga negara. Ini yang tidak baik," kata Dave dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (19/8).

Dave mengamini bahwa setiap orang, termasuk Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo yang mendeklarasikan KAMI, berhak memiliki agenda politik, berserikat, atau berorganisasi.

Walaupun demikian, Dave mengingatkan bahwa agenda politik yang dibawa tidak boleh berangkat dari keinginan untuk terus membangkitkan semangat gerakan 212.

Menyelamatkan Negeri

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat beda.

Ia mengatakan bahwa partainya siap bekerja sama dengan KAMI.

Mardani menyampaikan bahwa semua inisiatif masyarakat untuk membangun negeri perlu dihargai.

Menurutnya, persepsi menyelamatkan negeri bisa banyak versi dan semua persepsi sah serta legal selama dilakukan dalam koridor hukum dan perundang-undangan.

Ia juga mengatakan PKS juga akan terus berusaha menyelamatkan Indonesia sesuai aturan hukum dan perundang-undangan.

"Kami sebagai partai politik akan terus berusaha menyelamatkan Indonesia melalui jalur parlemen dan pemerintahan sesuai hukum dan perundang-undangan," kata Mardani pada Selasa (18/8).

Sementara itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon berharap Presiden Joko Widodo membuka dialog dengan tokoh gerakan KAMI.

"Sekarang Jokowi buka dong, Istana ajak mereka dialog point to point, biar kelihatan. Jangan hanya dialog dengan tokoh yang satu suara dengan beliau saja," kata Effendi saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (19/8).