"Hari ini supply-nya begitu banyak. Nah kira-kira demand-nya ada gak. Lapangan kerjanya ada gak. Jangan sampai kemudian program yang menghabiskan anggaran cukup besar ini, uangnya habis, namun tidak mengentaskan masalah yang sebenarnya," ucap dia.

Pelatihan secara online yang diberikan, menurut dia, juga tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan proses pendampingan.

"Apakah kemudian dengan situasi pandemi covid, kita sedang menerapkan jaga jarak, bertahan hidup, pelatihan menjadi efektif," ucap dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan sejak awal, konsep dasar kartu prakerja memang berbeda dengan yang saat ini dilakukan. Konsep dasarnya, kata dia, adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Dari awal ini bisa dipakai oleh orang pencari kerja atau penganggur, bisa juga dipakai oleh tenaga kerja yang ingin upskilling dan reskliling," ucap dia.

Program kartu prakerja itu, kata dia, memang sejak awal sudah direncanakan akan diluncurkan pada 2020, namun, wabah covid-19 yang terjadi di Indonesia merubah konsep dasar kartu prakerja. Kartu prakerja diharapkan bisa menjadi social safety net.

"Yang tadinya bantuan biaya pelatihan gede insentif kecil, sekarang biaya pelatihan kecil, insentifnya yang gede. Karena memang ini didesain tahun ini paling tidak 4 bulan ke depan digunakan sebagai social safety net," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS soal Prakerja Jokowi: Niat Baik Tapi Tak Sesuai Kebutuhan"