Dia, yang juga merupakan anggota Komisi V DPR itu, menyatakan bahwa masyarakat telah menjadi korban dari kegagalan pemerintah mengelola sektor ekonomi.

Menurutnya, hal itu akan menambah beban warga negara yang sudah susah akibat pandemi Virus Corona (Covid-19) saat ini.

"Mungkin pemerintah linglung dengan situasi ekonomi begini, tapi jangan di tengah kelinglungannya itu masyarakat justru dibebankan, (kemudian) para pengusaha itu dimudahkan, dilonggarkan," tutur Irwan.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyebut kebijakan Tapera ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemerintah emnyediakan rumah bagi rakyat tak berjalan.

"Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tidak berfungsi," kata dia, dikutip dari situs dpr.go.id.

Irwan dan Anis pun sama-sama menyebut pemerintah seharusnya menjalankan Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.