Kemudian juga, menjadi catatan penting adalah kata Baharuddin Demmu. Pertama, misalnya berbicara kas, kas itu dulu di RTRW Nomor 1 Tahun 2016 totalnya sekitar 350 ribu haktare.
Kemudian yang tertera sekarang di rtrw itu 14 ribu hektare. Namun yang harus publik ketahui jangan sampai di anggap bahwa ini terjadi pengurangan, tentu tidak.
“Yang tergambar itu adalah yang ada di wilayah areal penggunaan lain (APL), tetapi kalau di kawasan hutan itu tidak tergambar, maka sisanya itu ada di wilayah kawasan hutan. Posisi kas tetap. Artinya tidak di rubah ke peruntukan lain tetapi dia berada di kawasan hutan. Kalau dia berada di kawasan hutan maka dia tidak muncul di pasal-pasal itu (RTRW), yang muncul adalah ada di APL. Sama halnya dengan hutan adat,” kata Baharuddin Demmu.
Baharuddin Demmu berharap, Pemerinta Provinsi Kaltim dapat segera melakukan konsultasi dan evaluasi, sebab ini berkaitan dengan pendapatan negara dan Kaltim sendiri.
“Tetapi kita tetap juga meminta supaya kita bersama sama karena kita masih ingin mencoba yang SKK Migas itu karena menyangkut pendapatan negara dan kaltim sendiri. Apakah ada ruang tempat, kita gak tau, yang pasti itu harus kami sampaikan di jakarta,” tandasnya.
(Advertorial)
