Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang hadir sebagai narasumber mengungkapkan, sebanyak 67,2 % masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan pusat. Sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30,1%.

Yunarto menjelaskan, jika dibanding dengan Februari, tingkat kepuasaan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan.

“Besaran penurunan terjadi dari angka 70,7% di bulan Februari menjadi angka 58,8% di bulan Mei,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang juga menjadi narasumber mengungkapkan persepsi publik soal isu reshuffle yang sempat diungkit oleh Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan.

Sebanyak 64,8% responden setuju reshuffle dilakukan sekarang ini. “Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai,” ujarnya.

Tidak ketinggalan Politikus senior Golkar Agun Gunandjar juga menuturkan, dalam keadaan genting seperti ini, reshuffle kabinet memang harus dilakukan.

Beberapa indikator perlunya reshuffle kabinet telah kelihatan.

"Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam Covid-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah. Kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik. Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik," katanya.

Selain itu, dalam konteks Jokowi, Agun menilai sejak awal pemerintahan periode kedua, lebih fokus masalah ekonomi.