“Sejak awal rencana pun bahasanya itu dikebut. Tapi sampai sekarang gak ada perkembangan. Biar satu sak semen pun gak ada di sana. Apanya yang dikebut?” ujar Samri Shaputra saat ditemui di ruangannya, Selasa 10 Januari 2023 kemarin.

Samri Shaputra menegaskan dengan panjang jalur sekitar 710 meter, akan banyak problematika yang pastinya telah menanti Pemkot.

Termasuk masalah pembebasan lahan yang diduga belum tuntas hingga saat ini.

“Informasi yang saya dapat katanya masih kendala di pembebasan lahan. Mungkin ada lahan masyarakat yang memiliki legalitas kuat dan terkena proyek tersebut,” ujar Samri Shaputra.

Samri Shaputra pun turut menyayangkan sikap dari Pemkot Samarinda, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek tersebut kurang berkoordinasi dengan legislatif.

Karena itu Samri Shaputra mendorong agar Dinas PUPR sebagai mitra Komisi III DPRD Samarinda rutin melakukan konsultasi maupun presentasi terkait perkembangan dari proyek itu.

“Apalagi Pemkot, dalam hal ini Dinas PUPR, gak pernah melakukan presentasi perkembangan proyek itu. Jadi, kita tidak tahu menahu terkait proyek. Ya kita taunya dari media kalau proyek itu dikebut. Tapi sampai saat ini belum ada juga apa-apa,” ujar Samri Shaputra. 

(Advertorial)