POLITIKAL.ID – Belakangan ini, Pemerintah membuat masyarakat bingung dengan berbagai kebijakan dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Pasalnya, pemerintah beberapa kali meralat informasi kebijakan yang sudah disampaikan sebelumnya. Mulai dari pelarangan operasional bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) serta yang terakhir soal larangan mudik.
Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas terhadap anak buah dan para pembantunya di Kabinet sehingga, tidak menimbulkan kesimpangsiuram informasi di publik.
“Koordinasi pemerintah buruk dalam penanganan COVID-19 sampai saat ini. Baik antar kementerian ataupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan saat dihubungi, Jumat (3/4/2020).
Irwan melihat kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat soal langkah pemerintah terkait penanganan Corona. Bahkan, legislastor asal Kalimantan Timur ini melihat pemerintah pusat pun hampir kehilangan kepercayaan dari pemerintah daerah karena lambannya penanganan.
“Banyak pemerintah daerah yang membangkang keputusan pemerintah pusat terkait karantina wilayah,” ujarnya.
Bahkan, dia melanjutkan, sistem administrasi pemerintahan serasa sudah tidak diindahkan lagi oleh para kepala daerah. Bagaimana bisa sebuah surat edaran resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa dibatalkan oleh pernyataan lisan jubir tanpa pencabutan surat edaran.
“Makin terlihat pemerintah lebih fokus mengamankan ekonomi dibanding menyelamatkan rakyat,” sesal anggota Komisi V DPR ini.
Karena itu, Irwan meminta kepada Presiden Jokowi untuk tegas dalam mengatur anak buah dan para pembantunya agar kinerja pemerintah sinergis dan terkoordinasi.
“Ya presidennya harus tegas. Atur anak buahnya agar sinergis. Terintegrasi. Harmoni. Pak Jokowi contohkan langsung,” pungkasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul “Sering Ralat Informasi, Demokrat Minta Jokowi Tegas pada Anak Buah“
