POLITIKAL.ID - Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam penghitungan suara real count KPU, turut mengundang reaksi dari Anies Baswedan.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 itu bahkan meminta pemerintah bertanggung jawab atas kejanggalan suara PSI yang mendadak naik dalam beberapa hari ini.
Mulanya, Anies menyinggung soal kejanggalan dalam penghitungan suara pada Pemilu 2024, yang dianggapnya memalukan.
"Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan jangan jadi pemilu yang memalukan," ucap Anies Baswedan di Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).
Ia meminta seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan.
"Kalau memang tidak ada suaranya jangan diada-adakan," ujarnya.
Anies kemudian mendesak pemerintah bertanggungjawab menginvestigasi kejanggalan perolehan suara PSI.
Anies menduga perolehan suara PSI ada campur tangan Presiden Jokowi, lantaran putera bungsunya, Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum PSI.
"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden," ungkap Anies.
Ia juga meminta seluruh pihak turut mengawasi perhitungan suara, agar Pemilu 2024 tidak menguntungkan kekuasaan dan merugikan pihak lain.
"Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya, kalau pemilunya cacat semua. Nila setitik rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua, kalau merusak semua kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses pemilu kemarin," kata Anies Baswedan.
Demokrasi Terancam
Terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai wajar berbagai pihak meributkan soal lonjakan suara PSI dalam penghitungan real count KPU.
Pasalnya, kata Ujang, perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap.
"Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak," kata Ujang Komarudin mengutip Kompas.com.
Berbagai pihak menuding ada operasi untuk melimpahkan suara ke partai politik tertentu agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Jika dugaan itu benar, Ujang menilai demokrasi di Indonesia terancam.
"Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya," ungkapnya.
Ujang mengingatkan, Pemilu harus dilalui lewat jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan.
Para peserta Pemilu diharapkan tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu, demi menguntungkan perolehan suara.
"Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu," ucapnya.
(REDAKSI)
