Dia mendengar satgas itu akan melakukan fungsi pengawasan COVID-19 dan bisa mengajukan penggalangan dana baik dengan sesama anggota, jaringan, dan pengusaha.

"Jika tetap diteruskan melakuan kegiatan-kegiatan, apalagi kemudian melakukan fungsi penggalangan dana dengan atas nama DPR, maka hal ini bertentangan dengan etika dan aturan hukum," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kesetjenan DPR sama sekali tidak boleh memberikan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan satgas itu. Sebab akan jadi pelanggaran administrasi dan hukum jika dilakukan.

"Sekali lagi alat atau semua bentuk satuan tugas yang ada tanpa dibicarakan, dirapatkan dan diputuskan secara resmi oleh seluruh fraksi yang ada maka itu bukan organ resmi DPR," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Demokrat Minta Satgas COVID-19 Tak Mengatasnamakan DPR"