POLITIKAL.ID - Selama ini sejumlah klaim pemerintah mengatakan bahwa investor asing sudah menjajaki Ibu Kota Nusantara (IKN), hal ini dibantah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
Bahlil mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap I, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II," dalih Bahlil.
"Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan," tambahnya.
Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di ibu kota baru sekarang ini masih berkutat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal.
Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.
"Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Itu adalah investasi semuanya, dalam negeri, di luar APBN," tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan optimisme Bahlil dalam beberapa rapat terakhir. Ia mengungkit klaim sang menteri bahwa akan banyak investor asing masuk ke IKN.
Harris mengatakan sampai sekarang belum ada investor asing tersebut. Menurutnya, suntikan dana dari luar negeri itu baru akan masuk jika investor 'diinjak'.
"Kalau investasi dasar belum selesai, maka investor swasta apalagi asing akan sulit sekali menaruh dananya, kecuali diinjak (dipaksa/diancam)," katanya.
"Kalau diinjak, mau gak mau ya harus ke sana (investasi di IKN). Tetapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Bagaimana janji bapak, asing akan masuk dalam jumlah besar?" tanya Harris ke Bahlil.
(Redaksi)
