Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,69 triliun atau lebih kurang 25 persen.

"Skema penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan suntikan dana ke UMKM kami sudah membahasnya bersama," imbuhnya.

Selain itu, penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,28 triliun atau sekitar 25,61 persen, penurunan belanja sebesar 25 persen dari anggaran semula belanja yang menurun diantaranya adalah belanja langsung OPD sebesar Rp 1,28 triliun atau sekitar 25 persen.

Penurunan juga diikuti Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten dan Kota sebesar Rp 417 miliar atau sekitar 25 persen.

RDP Gubernur Kaltim Isran Noor dan jajarannya bersama DPRD Kaltim Senin (6/4/2020) kemaren selanjutnyaa dibahas Badan Musyawarah (Banmus) dengan mempelajari usulan dan mempertimbangkan, termasuk pansus percepatan penanganan virus korona.

"Besok Rabu (8/4/2020) kita akan bahas usulan Pemprov Kaltim," terangnya. (Redaksi Politikal - 001)