POLITIKAL.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah kabar pencekalan dirinya ke luar negeri di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tito menegaskan tidak menerima pemberitahuan larangan bepergian dan menyebut kabar yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut sebagai informasi bohong.
Tito menyampaikan bantahan itu setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Selain isu pencekalan, ia juga meluruskan kabar mengenai rumahnya yang konon menjadi tempat pertemuan sejumlah pihak terkait kasus penyadapan.
“Saya di sini kok. Enggak ada. Enggak ada (cekal),” ujar Tito kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Menurut Tito, kasus tersebut memunculkan banyak informasi yang menyeret namanya. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai kabar yang beredar di media sosial.
Tito Karnavian Bantah Isu Pencekalan dan Pertemuan
Tito secara khusus menepis kabar yang menyebut rumahnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, menjadi tempat berkumpulnya sejumlah orang yang berkaitan dengan kasus penyadapan.
Ia kemudian menjelaskan bahwa informasi tersebut juga keliru dalam menyebut alamat kediamannya. Rumah Tito berada di Widya Chandra I, bukan Widya Chandra IV sebagaimana kabar yang beredar.
“Ada terlalu banyak hoaks yang muncul. Bahkan, ada yang menyebut orang-orang berkumpul di rumah saya di Widya Chandra IV. Padahal, rumah saya berada di Widya Chandra I, bukan di sana,” tutur Tito.
Selain meluruskan informasi alamat, Tito menegaskan bahwa dirinya tidak lagi mengurus persoalan internal kepolisian. Ia meninggalkan institusi Polri pada 2019 setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kapolri.
Dengan demikian, Tito meminta publik memahami perbedaan tanggung jawabnya saat ini dengan jabatan yang pernah ia emban di kepolisian.
Tito Fokus Menjalankan Amanah sebagai Mendagri
Sejak meninggalkan jabatan Kapolri, Tito memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto kemudian mempercayakan kepadanya tanggung jawab memimpin Kementerian Dalam Negeri.
Tito mengatakan tugas sebagai Mendagri membutuhkan perhatian besar. Oleh sebab itu, ia memilih menjalankan amanah tersebut secara maksimal dan menyerahkan pengawasan internal kepolisian kepada pejabat yang berwenang.
“Saya mendapat kepercayaan dari Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai Mendagri. Saya berusaha melaksanakan amanah itu semaksimal mungkin. Sementara itu, urusan kepolisian sudah memiliki pihak yang bertanggung jawab mengawasinya,” kata Tito.
Pernyataan tersebut mempertegas sikap Tito di tengah perkembangan penyidikan kasus penyadapan. Ia membantah tuduhan yang menghubungkan dirinya dengan perkara tersebut.
Kasus Penyadapan Seret Sejumlah Perwira Tinggi Polri
Sementara itu, Bareskrim Polri terus menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempat nama tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka memiliki jabatan atau pernah menduduki posisi strategis di lingkungan kepolisian.
Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan serta akses terhadap data elektronik. Selain itu, perkara ini juga berkaitan dengan dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari sistem komputer.
Bareskrim menjerat para tersangka dengan Pasal 258 dan atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun, penetapan tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahan seseorang. Proses hukum tetap harus berjalan melalui penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan.
Imigrasi Belum Menerima Permohonan Pencekalan Tito
Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan pihaknya belum menerima permohonan pencegahan terhadap Tito hingga Senin (9/11/2026).
Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai status administrasi pencegahan perjalanan ke luar negeri. Dengan demikian, isu pencekalan Tito perlu dibedakan dari proses penyidikan kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Tito pun kembali menegaskan fokusnya pada tanggung jawab sebagai Mendagri. Ia meminta masyarakat mencermati informasi secara kritis dan tidak mencampuradukkan kabar yang belum terverifikasi dengan perkembangan resmi penegakan hukum.
(Redaksi)
