POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan tinjauan di kawasan Perumahan Bengkuring dan sekitarnya, Kamis (3/7/2025).
Tinjauan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi pengentasan banjir di kawasan tersebut.
Pada kesempatan ini, Andi Harun mengatakan sejumlah titik krusial yang menjadi penyebab genangan air diantaranya bangunan di atas saluran air serta keberadaan kolam eks tambang tanpa pengamanan.
“Kami sudah identifikasi satu void eks tambang yang bisa jadi sumber luberan air saat hujan deras. Diduga milik salah satu warga, dan kami akan pastikan legalitasnya melalui pengecekan koordinat oleh BPBD,” kata Andi Harun di sela tinjauannya.
Salah satu perhatian utama berada di kawasan SMK Medika, di mana bangunan hall berdiri tepat di atas saluran air tanpa bukaan kontrol.
“Saya perintahkan SDA untuk segera buat mainhall di halaman sekolah agar bisa mengatur aliran air kita perlu intervensi yang praktis tapi berdampak,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan masalah sosial yang menyertai teknis infrastruktur seperti rumah warga dan pagar yang menghambat saluran air dan lakukan pendekatan persuasif akan ditempuh sebelum tindakan pembongkaran.
“Kalau bangunan itu di atas tanah milik warga, kita minta izin bongkar lalu kita bangunkan lagi tapi kalau itu di atas fasilitas umum, ya harus kita bongkar demi kepentingan bersama,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan daerah Gereja yang dilaporkan mengalami banjir cukup parah.
“Ini tadi saya melihat bekas banjir sangat tinggi karena separuh dari jendela itu warga dan ini memang secara geografis secara letak posisi ini posisi lokasi,”ucapnya.
Pada kunjungan terus Orang nomor satu di Kota Samarinda ini memutuskan penambahan drainase 200 meter ditambah 50 meter ekstra untuk mengurangi beban air. Namun, ia tidak menjanjikan banjir akan hilang seketika.
“Kemungkinan genangan masih ada, tapi kita prediksi akan jauh berkurang. Finalnya di 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi hingga pusat.
“Sungai Karamumus dan sekitarnya masih butuh Rp 900 miliar. Kita nggak mungkin selesaikan dalam satu tahun anggaran,” katanya.
Dengan melibatkan warga, perangkat daerah, dan instansi teknis secara aktif, penanganan banjir Samarinda diubah menjadi upaya kolektif.
“Kita ingin memastikan air tak sekadar dialirkan, tapi dikelola dengan cara yang manusiawi dan terencana,” pungkasnya.
(*)
