POLITIKAL.ID – Polda Kalimantan Timur menyiagakan sebanyak 1.700 personel gabungan untuk mengawal rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di Kota Samarinda. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis guna memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, pengamanan difokuskan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
“Dari pemberitahuan yang kami terima, aksi akan dimulai di DPRD Kaltim sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur. Dua lokasi ini menjadi fokus utama pengamanan,” ujarnya saat ditemui di Mapolresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).
Pengamanan Terpadu di Dua Titik Aksi
Polda Kaltim mengerahkan personel dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga tenaga kesehatan dan pemadam kebakaran. Aparat langsung memetakan pola pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan di lapangan nanti pada aksi 21 april 2026 mendatang.
Langkah ini untuk memastikan arus massa tetap terkendali dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tidak terganggu selama aksi berlangsung.
Pendekatan Humanis, Represif Jadi Opsi Terakhir
Kapolda menegaskan, seluruh personel akan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog dalam pengamanan aksi. Tindakan tegas hanya akan berjalan jika terjadi pelanggaran hukum di aksi 21 april 2026 mendatang.
“Paradigma kami adalah humanis. Sepanjang aksi berjalan tertib dan tidak ada tindak pidana, maka pendekatan represif tidak akan kami lakukan,” tegas Endar.
Ia juga memastikan bahwa kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami akan memfasilitasi agar aspirasi itu sampai, baik ke DPRD maupun ke Gubernur. Namun tentu ada kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh peserta aksi, yaitu menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya,” lanjutnya.
Antisipasi Penyusup dan Gangguan Keamanan
Kapolda mengingatkan pentingnya peran koordinator lapangan untuk menjaga massa tetap kondusif. Ia mengantisipasi adanya pihak yang berpotensi menyusup dan memanfaatkan aksi.
“Kami harapkan semua elemen yang terlibat bisa saling menjaga dan mengawasi. Jangan sampai ada penyusup yang mengubah tujuan aksi menjadi hal-hal negatif,” ujarnya.
Selain itu, himbauan kepada peserta aksi 21 april 2026 mendatang untuk tetap menyampaikan aspirasi secara santun dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kita harus saling menghormati. Pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi, masyarakat tetap bisa beraktivitas, dan kami memastikan semuanya berjalan aman,” tambahnya.
Penguatan Patroli Siber Jelang Aksi
Menjelang hari pelaksanaan, Polda Kaltim juga meningkatkan pengawasan di media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, karena bisa menimbulkan disinformasi dan diskomunikasi,” kata Endar.
Ia menegaskan, adanya penguatan patroli siber untuk memantau perkembangan di ruang digital, namun penindakan tetap berjalan secara selektif.
Peran Masyarakat Jadi Penentu Kondusivitas
Kapolda menekankan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga kesadaran masyarakat.
“Kalau semua pihak bisa menahan diri, saling menghormati, dan menjaga situasi, maka aksi ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan,” pungkasnya.
Dengan kesiapan 1.700 personel gabungan serta dukungan lintas sektor, Polda Kaltim optimistis aksi unjuk rasa di Samarinda dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati prinsip demokrasi.
(Redaksi)
