Polri Bantah Kriminalisasi Oegroseno dalam Pengusutan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Sepolwan
Kepala Bagian Operasional Kortas Tipidkor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, membenarkan bahwa penyidik sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan tanah untuk lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Lembang, Jawa Barat, dan Ciputat, Tangerang Selatan. Langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam mengusut potensi penyimpangan keuangan negara.
Ahmad Yusuf Afandi memberikan jaminan penuh bahwa penyidik melakukan tindakan hukum secara transparan dan murni berpatokan pada aturan hukum. Pihaknya menepis spekulasi publik yang mengaitkan penyelidikan ini dengan sikap kritis Oegroseno. Menurutnya, kepolisian menerapkan asas persamaan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status jabatan.
Selain itu, kepolisian meminta masyarakat agar menyikapi proses hukum ini secara jernih tanpa prasangka. Tim penyidik Kortas Tipidkor Polri terus mengumpulkan keterangan para saksi serta barang bukti pendukung untuk memperjelas konstruksi perkara di lapangan.
Tahapan Penyelidikan dalam Pengusutan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan
Saat ini tim penyidik masih menempatkan perkara pengadaan tanah Sepolwan pada tahap penyelidikan awal. Tahapan ini bertujuan untuk menguji serta memastikan ketersediaan unsur pidana dalam pelaksanaan proyek belasan tahun silam. Penyidik membutuhkan ketelitian tinggi dalam memeriksa setiap berkas transaksional.
Kombes Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan bahwa penyelidikan menurut KUHAP berfokus pada pencarian peristiwa pidana. Apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, maka kepolisian akan mengumumkan perkembangan kasus secara resmi kepada publik.
Oleh karena itu, kepolisian mengimbau semua pihak agar bersabar menunggu hasil kerja tim penyidik di lapangan. Proses klarifikasi saksi serta pencocokan dokumen kepemilikan aset masih berjalan sesuai mekanisme internal kepolisian. Penyidik menolak tergesa-gesa menetapkan status hukum sebelum mengantongi bukti otentik.
Di samping itu, kepolisian menegaskan bahwa pengusutan perkara pengadaan tanah ini murni menyasar pada fakta hukum materiil. Penyidik mengkaji ulang riwayat pembelian tanah, risalah rapat panitia pengadaan, serta alur pencairan anggaran negara pada masa pelaksanaan proyek tersebut.
Tanggapan Oegroseno dan Kejelasan Audit Kerugian Negara
Di sisi lain, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyampaikan keheranan atas langkah penyidik yang mengungkit kembali kebijakan institusi dari 15 tahun lalu. Purnawirawan jenderal bintang tiga ini mempertanyakan dasar hukum penyidik dalam membidik proyek pengadaan lahan fasilitas kepolisian tersebut.
Oegroseno mempertanyakan apakah penyidik dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan lahan ini sudah memegang hasil audit kerugian negara dari lembaga berwenang. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Selanjutnya, Oegroseno meminta penyidik memelajari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara mendalam sebelum melemparkan sangkaan pidana. Ia menegaskan bahwa penyidik wajib menguraikan perbuatan pidana secara spesifik serta menunjukkan angka pasti kerugian keuangan negara sebelum melangkah lebih jauh.
Meskipun demikian, Oegroseno menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses pemeriksaan secara kooperatif jika penyidik memerlukan keterangan resmi. Ia meyakini bahwa kebijakan pengadaan lahan Sepolwan pada masa jabatannya sudah mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku pada saat itu.
Kepastian Hukum dan Komitmen Transparansi Polri
Pengusutan perkara ini menuai perhatian publik mengingat Oegroseno merupakan figur purnawirawan kepolisian yang kerap melontarkan kritik membangun terhadap institusi. Namun demikian, Kortas Tipidkor Polri menjamin integritas dan transparansi penuh dalam menangani setiap laporan dugaan korupsi yang masuk.
Penyidik menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara memang menjadi instrumen kunci dalam membuktikan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun penyidik juga harus memverifikasi bukti fisik di lapangan, validitas sertifikat tanah, serta alur pembayaran transaksi.
Hasil penyelidikan ini nantinya menentukan apakah perkara pengadaan tanah Sepolwan di Lembang dan Ciputat layak naik ke tahap penyidikan atau harus berhenti karena tidak memenuhi unsur pidana. Kepolisian berjanji memberikan informasi secara jujur, cepat, dan akurat demi menjaga kepercayaan publik.
Langkah terbuka dari kedua pihak diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang terang benderang. Kepolisian memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan lurus di atas aturan tanpa terpengaruh oleh tekanan opini dari luar.
(Redaksi)
