POLITIKAL.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membawa kabar melegakan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan harga LPG 3 kg subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Pernyataan ini muncul untuk meredam kekhawatiran publik mengenai isu lonjakan harga bahan bakar rumah tangga tersebut di pasar domestik.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini telah berjalan sejak masa peralihan minyak tanah ke gas puluhan tahun silam. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung pada sektor energi dasar. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi untuk mengubah struktur harga jual eceran pada tingkat nasional.
Kebijakan Stabilisasi Harga Gas Melon
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (20/4/2026), Bahlil memberikan rincian sejarah mengenai tarif gas melon ini.
Penekanannya bahwa konsistensi pemerintah merupakan bentuk perlindungan ekonomi bagi rakyat kecil. Harga LPG 3 kg subsidi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas inflasi nasional dari sektor energi.
“Kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007 sampai dengan sekarang, belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah,” ujar Bahlil dengan tegas di hadapan media.
Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan warga daripada sekadar mengejar efisiensi fiskal. Bahlil menyadari bahwa setiap perubahan harga sedikit saja akan berdampak besar pada pengeluaran harian jutaan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, kementerian terus melakukan pengawasan ketat agar harga tetap berada pada level yang terjangkau.
Mengawasi Permainan Harga di Tingkat Distributor
Meskipun pemerintah menjaga harga tetap stabil, Bahlil tidak menutup mata terhadap keluhan warga mengenai mahalnya harga gas di lapangan. Lanjutnya mengungkapkan bahwa kenaikan harga seringkali bukan berasal dari kebijakan pusat. Oknum-oknum di tingkat bawah seringkali memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi yang tidak wajar.
Menteri ESDM tersebut menengarai bahwa distributor dan pangkalan sering memainkan harga secara sepihak. Hal ini menyebabkan harga LPG 3 kg subsidi di tingkat pengecer melonjak jauh dari angka yang pemerintah tetapkan. Praktek spekulasi seperti ini merugikan konsumen dan mencederai tujuan awal dari program subsidi energi tersebut.
“Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira,” kata Bahlil menjelaskan penyebab ketimpangan harga di masyarakat.
Pemerintah berjanji akan terus menindak tegas oknum yang merusak rantai distribusi ini. Pengawasan melalui sistem digital dan pelaporan masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalkan kecurangan. Bahlil menginginkan agar aliran subsidi ini mengalir tepat sasaran tanpa adanya hambatan dari pihak ketiga yang nakal.
Evaluasi Penataan Distribusi Sejak Awal 2025
Bahlil juga menceritakan kembali upaya kementerian dalam membenahi sistem penyaluran gas melon pada awal tahun 2025. Program penataan ini bertujuan memastikan bahwa hanya masyarakat miskin yang mendapatkan manfaat dari barang bersubsidi tersebut. Melalui validasi data yang lebih akurat, pemerintah berharap kebocoran subsidi dapat berkurang secara signifikan.
Langkah penataan ini sebenarnya mematok angka yang sangat terjangkau bagi rakyat. Harapannya, masyarakat hanya perlu mengeluarkan uang antara Rp 17.000 hingga Rp 18.000 untuk satu tabung hijau tersebut. Namun, proses ini menghadapi tantangan besar karena munculnya berbagai polemik di tengah masyarakat dan rantai pasokan.
“Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa Rp17.000 sampai Rp18.000. Itu harga subsidi harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp 25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita tertibkan kan, ya macam-macamlah. Tapi ya sudahlah, sudah berlalu,” tutur Bahlil.
Meskipun penuh tantangan, pemerintah tetap menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga. Bahlil meyakini bahwa keterbukaan informasi mengenai harga LPG 3 kg subsidi akan membantu warga untuk berani melapor jika menemukan harga yang tidak masuk akal. Edukasi publik mengenai harga resmi pemerintah menjadi senjata utama dalam melawan praktik pungli di tingkat pangkalan.
Ke depan, Kementerian ESDM berencana memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pengawasan lapangan akan menjadi lebih rutin untuk memastikan stok tersedia dan harga tetap stabil. Bahlil menutup penjelasannya dengan menegaskan kembali bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga energi tetap terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
(Redaksi)
